Musda harus berjalan sesuai aturan, prosesnya adil, dan keputusan akhirnya memiliki legitimasi kuat dari struktur partai hingga akar rumput.
Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Golkar Kabupaten Garut kembali menghangat. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dibersamai Dewan Pertimbangan, DPC MKGR, bersama perwakilan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Garut secara resmi menyampaikan surat pernyataan sikap kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Surat tersebut diserahkan pada 20 Agustus 2026 di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat dan diterima langsung oleh pengurus DPD Golkar Jabar, Pulihono. Langkah ini menjadi sinyal bahwa suara dari tingkat akar rumput mulai disampaikan secara terbuka menjelang penentuan arah Musda Golkar Garut.
Ketua SOKSI Kabupaten Garut, Tandang Santanu, mengatakan dalam wawancara di kantornya, Jalan Pembangunan, Garut, Jawa Barat, bahwa surat tersebut merupakan sikap bersama dari unsur organisasi pendiri Partai Golkar dan struktur partai di tingkat kecamatan, Sabtu (22/08/2026).
Hari ini kami dari SOKSI, Dewan Pertimbangan Golkar Garut, MKGR dan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Garut menyampaikan sikap resmi. Intinya satu: kami ingin pelaksanaan Musda II Partai Golkar Kabupaten Garut benar-benar dilaksanakan dengan taat asas sesuai AD/ART, Juklak dan Juknis Partai. — Tandang Santanu, Ketua SOKSI Kabupaten Garut
Aturan Organisasi Jadi Rujukan Utama
Tandang menjelaskan, aturan organisasi harus menjadi rujukan utama dalam menentukan siapa saja yang dapat mengikuti kontestasi kepemimpinan. Pendiri dan struktur sampai ke tingkat kecamatan disebutnya telah sepakat pada satu sikap yang sama.
Pendiri dan struktur sampai ke tingkat kecamatan sepakat. Di Garut kader yang memenuhi syarat sangat banyak. Karena itu tidak perlu ada diskresi. Jalankan sesuai aturan organisasi. — Tandang Santanu, Ketua SOKSI Kabupaten Garut
Bagi mereka, konsistensi terhadap AD/ART, petunjuk pelaksanaan (Juklak), serta petunjuk teknis (Juknis) dinilai penting untuk memastikan Musda berjalan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
